THR Rp.5.120,5

Ngotot saat diskusi perumusan uang posko Idul fitri sesama karyawan dan Pimpinan yang mau membagi rata uang psoko sejumlah Rp. 5.120 ( bukan dolar USD), Rame dan bersitegang. Itukah yang namanya keadilan ? Jauh apa yang dinamakan keadialan sementara kami tak sama dengan yang lain. Lha kalau begitu ga ikhlas ? gak juga seeh. Coba aja sejak 28 tahun masa silam baru ada uang Posko yang diperhatikan oleh pemerintah. Perlu kami syukuri meski jumlahnya segitu. Coba saja Rekan seprofesi dengan jumlah Jaga selang sehari di hari Posko : Pagi,libur,Malam,bebas malam,Siang dengan frekuasi seperti itu selama Posko.

Jumlah yang Posko tak seperti saat perhitungan , dengan jumlah Karyawan 56 orang dengan jatah Rp. 4 jt dibagi 14 hari ( H plus dan H min 7 ) kebagian rata rata ya segitu jumlahnya. Sedangkan yang Posko setiap hari hanyalah 5 orang dengan jumlah yang masih kurang. Jelas beda institusi kami dengan pelayanan 24 jam dan bukan cuma pelayanan melainkan sebagai pengelola kegiatan kemasyarakatan juga semestinya pihak Pemerintah daerah harus lebih siap memplanninng ketenagaan dengan pememetaan yang benar, bukan hanya sekedar penempatan Rasio kebutuhan tenaga perawat berdasarkan Permenkes No 340 Tahun

2010  1:1250 orang Penduduk , Jadi institusi Kami dengan jumlah Penduduk 33.000 orang dibutuhkan tenaga Perawat sebanyak 26-27 orang , 50 % tidak memadai. dan berdasarkan permenkes tersebut Rasio Tenaga dokter dan perawat adalah 4:1. Keadaan sekarang yanng 50% tenaga perawat itu dalah 40% Sukwan murni dan kebijakan menyebutkan bahwa Sukwan tidak diberikan tanggung jawab pengelolaan program sehingga terjadi penumpukan dibeberapa personal perawat sehingga dalam menjalankan pengeolaan program tidak akan maksimal. Ditambah pula dengan tidal dilengkapi fasilitas penunjang, misalkan dalam program yang penulis kelola membituhkan pelaporan secara Online dan
penullisan Data base di media elektronik seperti Komputer. Lebih repotnya lagi baik TU atau Pimpinan tak memahami IT dan sfesiffikasi Komputer. sedangkan pekerjaan dituntut harus selesai. Akhirnya yang terjadi penulis harus Mencicil laptop secara pribadi dan pengeluaran untuk biaya Internet tiap hari minggu minimal Rp. 10.000 untuk paket modem.  Perlu diketahui oleh Pejabat pemerintah, komputer kami yang ada dengan Hardisk dibawah !GB dan Ram 250 MB tanpa pendudkung yang lain hanyalah sebagai tempat pengetikan dan dipakai penyimpanan data yang cukup banyak akan berpengaruh terhadap kinerja Prosesor menjadi lambat.Pihak peneyedia sarana ( perencanaan ) sebaiknya lebih memeperhatikan pengadaan yang kompatable bukan sekedar pengadaan sarana melainkan harus lebih paham tentang Tehnologi.

Dengan melihat keadaan tersebut hal ini akan menyangkut kinerja, Wajar saja jika out put, atau hasil kegitan bisa dibawah 50% dari target dengan analisa keada tersebut diatas. Unuk meningkatkan kwalitas kinerja dibutuhkan seorang leader yang benar benar tahu tentang keadaan organisasi. Paham terhadap situasi daerah dan keadaan karyawanya. Mampu mensikronisasi berbagai program bukan sekdar mengehaui dan menada tangai hasil kegiatan tapi mampu menganalisa setiap kejadian. Pemerintah daerah harus lebih memberikan peluang untuk bisa meningkatkan kemampuan leader dengan berbagai INOVASI, Sistem memang harus diikuti selagi sistem itu masih bisa diterapkan, karena dunia pekerjaan menurut pendapat penulis adalah dinamis, dengan DINAMIS ini akan selalu memberikan kebebasan untuk berinovasi dalam arti tidak di Borgol oleh sistem. bahkan jika memungkin dari setiap inovasi itu bisa dieksposes menjadi sebuah seminar untuk yang lebih profesional lagi dalam kepemimpinan. 

Ditengah menjelang masa kerja ku ke 30 tahun ini, penulis berharap kelak bahwa Aparatur Pemerintah tidak lagi disorot negatif seperti diberbagai forum yang telah penulis jelajahi di dunia maya. Penulis meskipun tanpa pendidikan yang tinggi sedih bila ada yang mendeskreditkan aparatur padahal masih banyak aparatur pemerintah yang bertanggung jawab dan punya dedikasi terhadap pekerjaannya. Media elektronik maupun cetak tidak berimbang menilai aparatur pemerintah dan ini adalah jawaban terhadap keadaan yang seringn di pandang sebelah mata. 

Sudah saatnya institusi pemerintah untuk mencapai standar kreditasi, dibutuhkan peranan leader yanng mampu memanage dengan berkolaborasi seorang Tata Usaha yang betul betul punya kemampuan bukan hanya sekedar surat menyurat, melainkan mampu membina dan menjadi partner dengan staf secara baik.  Penulis sendiri merasa malu sebesar instusi yang ditempati tapi belum termasuk kepada standar akreditasi, sangat disayangkan karena satu sama lain tidak dapat disinkronisasi baik intra personal maupun interpersonal secara program maupun non program.  Keadaan ini telah dikonsultasikan kepada pejabat pemerintah beberapa bulan yang lalu melalui atasan bahkan hingga Asda. Penulis tidak suudzon, kemungkinan memang SITEM nya dibuat seperti itu. 

Mengapa ya dari uang Posko dengan jumlah segitu bisa melebar kepada Hal lain? Ya, itu kan Judulnya agar diketahui bahwa kami tak menadapat THR seperti yang di sangka Masyarakat. Agar Masayarakat juga Tahu, bila pelayanan Kami tidak memuaskan, bukan karena kami acuh ataw tidak care, tapi kami juga sosok manusia yang punya keterbatasan. Semaksimal mungkin kami berupaya melayani tidak meninggalkan kewajiban Kami, dan mohon maaf pada Masayarakat karena keterbatasan pengadaan Alat alat Kesehatan yang tidak memadai. Lantas pada siapa Kami harus mengadu? Kurang inidan kurang itu?

Semoga masyarakat bisa memaklumi dan para pejabat membuka suara hatinya. Barokallohu fii kum.